Semarang - Balai Litbang Agama (BLA) Semarang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Semarang menggelar kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi komunitas masyarakat di Gereja Kana Community Church Semarang, Selasa (20/10/2026).

‎‎Kegiatan ini diikuti 21 peserta yang merupakan perwakilan guru Sekolah Minggu dari berbagai denominasi Kristen. Para peserta memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari dosen, guru, pengusaha, hingga unsur masyarakat lainnya.

‎‎Analis Kebijakan BLA Semarang, Muhamad Khusnul Muna, selaku narasumber menjelaskan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.

‎‎“Keempat indikator tersebut menjadi landasan dalam membangun kehidupan beragama yang seimbang serta menghargai keberagaman,” jelasnya.

‎‎Muna menegaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seseorang. Sebaliknya, moderasi beragama mendorong setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya secara teguh dengan tetap menghormati orang lain.

‎‎“Moderasi beragama mendorong setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya secara teguh dengan tetap menghormati martabat orang lain, mengedepankan dialog, serta menolak diskriminasi dan kekerasan atas nama agama,” tuturnya.

‎‎Menurut Muna, penguatan moderasi beragama diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, namun mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

‎‎"Dengan menumbuhkan keterbukaan, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat bekerja sama, komunitas keagamaan diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan harmonis," sambungnya.

‎‎Sementara itu, Penyuluh Agama Kristen, Hendiyan Setiadi mengapresiasi kolaborasi antara BLA Semarang dan Kankemenag Kota Semarang dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

‎‎"Sinergi antarlembaga memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan penguatan moderasi beragama hingga ke tingkat komunitas masyarakat," lanjutnya.

‎‎Keterlibatan penyuluh agama juga menjadi penghubung antara kebijakan Kementerian Agama dan kebutuhan umat di lapangan.

‎‎“Dengan demikian, pesan kerukunan dapat disampaikan secara kontekstual dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika masyarakat,” pungkasnya.